by farizes

EKONOMI MAKRO

MAKRO EKONOMI

 

Makro Ekonomi adalah dalam buku Konsep Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi (2018) karya Thamrin, adalah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian sebuah negara secara komprehensif. Hubungan yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah hubungan kausal antara variabel-variabel aggregative.

Tujuan Makro Ekonomi adalah :

  • Kebijakan ekonomi makro yang dilakukan negara dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta. Dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang timbul. Masalah timbul dalam perekonomian, di mana pemerintah sebagai regulatornya dan swasta sebagai pelaksananya.
  • Tingkat kesempatan kerja yang tinggi

Keberadaan pengangguran di dalam negara memberikan dampak yang kurang baik bagi kehidupan sosial dan beban ekonomi negara. Dengan kebijakan ekonomi makro pemerintah dapat mengungarngi pengangguran hingga tingkat full employment. Di mana semua lapangan pekerjaan yang ada baik pemerintah maupun swasta terisi penuh.

  • Produksi nasional tinggi Tinggi rendahnya kapasitas produksi tergantung dari tinggi rendahnya investasi. Investasi dalam begeri tergantung tingkat tabungan dalam negeri. Sedangakan tabungan dalam negeri terkait dengan tingkat bunga dan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, peningkatan pendapatan masyarakat perlu dilakukan peningkatan produktivitas masyarakat.
  • Keadaan perekonomian stabil Kestabilan, ekonomi dalam tingkat pendapatan, kesempatan kerja, dan kestabilan pada tingkat harga barang secara umum. Perekonomian yang stabil bukan berarti suatu kondisi ekonomi selalu mengalami tinggi, tetapi suatu kondisi yang fluktuatif variabel ekonomi terutama harga komoditi dan tingkat pendapatan secara wajar.
  • Neraca pembayaran yang seimbang Ikhtisar sistematis dari seua transaksi dari ekonomi dengan luar negeri selama jangka waktu tertentu dalam satuan uang. Dalam neraca pembayaran tersebut beberapa hal penting yang perlu diketahui adalah neraca perdagangan, transaksi berjalan dan lalu lintas moneter.
  • Distribusi pendapatan merata Hasil pengelolaan sumber daya baik alam dan manusia dalam negara harus dapat dinikmati secara merata oleh rakyat. Artinya distribusi pembagian pendapatan yang relatif adil. Dengan meratanya pembagian pendapatan diharapkan tingkat konsumsi masyarakat reltif lebih baik. Sehingga diharapkan akan terjadi kehidupan yang seimbang dan tidak bertendensi pada keresahan dan kerusuhan sosial.

Ruang lingkup ekonomi makro terdiri atas tiga ruang, yaitu: Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara Ekonomi makro menjelaskan sejauh mana suatu perekonomian dapat menghasilkan produk dan jasa. Rincian pengeluaran secara keseluruhan sebagai berikut: Pengeluaran konsumsi rumah tangga

Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran perusahaan atau investasi Eksport dan import

Kebijakan pemerintah Perekonomian negara tidak lepas dari maalah pengangguran dan inflasi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal.

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam perekonomian.

Kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah untuk mengubah struktur dan jumlah pajak yang bertujuan memengaruhi kegiatan ekonomi. Pengeluaran agregat Pengeluaran agregat (menyeluruh) tidak mencapai tingkat yang ideal maka terjadi masalah prekonomian. Dengan mewujudkan kesempatan kerja mampu mengontrol laju inflasi, maka idealnya pengeluaran agregat berada di tingkat yang dibutuhkan.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal mengatur pendapatan dan pengeluaran dari suatu negara. Pendapatan negara dapat dihasilkan dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh setiap warga negara. Selain itu, pendapatan negara juga dapat dihasilkan dari hal diluar dari non-pajak seperti denda, lelang, gratifikasi dan pemberian dari negara lainnya.

Sedangkan untuk pengeluaran biasanya mengenai kegiatan impor barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam negeri. Kebutuhan negeri yang dibutuhkan biasanya kebutuhan yang memang sulit untuk diproduksi oleh negara. Sehingga akhirnya negara tersebut melakukan impor barang.

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah sebagai berikut.

  • Mencapai kestabilan perekonomian nasional.
  • Memacu pertumbuhan ekonomi.
  • Mendorong laju investasi.
  • Membuka kesempatan kerja yang luas.
  • Mewujudkan keadilan sosial.
  • Sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan.
  • Mengurangi pengangguran.
  • Menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi.

Penentu kebijakan fiskal terbagi menjadi dua komonen yaitu;

  1. Pendapatan negara (pajak) sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal. Pendapatan negara sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal karena sebagai sumber pembangunan, bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi.
  2. Pengeluaran negara atau APBN yang merupakan kumpulan berbagai pengeluaran negara. instrumen APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah.
  3. Kebijakan fiskal dari segi teori adalah bagaimana kebijakan itu dilihat secara non-praktis. Adapun macam-macam kebijakan fiskal dari segi teori adalah:

4.     Kebijakan Fungsional

  1. Merupakan kebijakan untuk pertimbangan pengeluaran anggaran dan penambahan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah karena akibat tidak langsung dari pendapatan nasional.

6.     Kebijakan Disengaja

  1. Merupakan kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomiyang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Ada tiga bentuk dari macam kebijakan fiskal ini, yaitu:
  2. Membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah
  3. Membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak
  4. Membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah maupun sistem pemungutan pajak

Kebijakan Tak Disengaja

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Dalam kondisi depresi, kebijakan ini dimaksudkan untuk menambah aktivitas kegiatan ekonomi yang terjadi. Sedangkan dalam keadaan inflasi, kebijakan ini akan mengurangi aktivitas tersebut. Jenis penstabil otomatis atau kebijakan fiskal tak disengaja yaitu pajak proporsional, pajak progresif, kebijakan harga minimum, asuransi pengangguran.

Kebijakan Fiskal Seimbang

Kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan yang membuat antara penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Salah satu kelebihan dari  kebijakan fiskal seimbang yaitu Negara tidak perlu meminjam dana dari pihak dalam Negeri atau luar Negeri. Sedangkan kelemahannya, kondisi perekonomian akan menjadi terpuruk apabila keadaan perekonomian negara dalam kondisi tidak menguntungkan.

Kebijakan Fiskal Surplus

Kebijakan fiskal surplus merupakan  kebijakan yang mana jumlah pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Kebijakan fiskal ini merupakan cara untuk menghindari inflasi.

Kebijakan Fiskal Defisit

Kebijakan fiskal defisit yaitu kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Berarti jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah  pengeluaran. Beberapa kelebihan dari kebijakan fiskal ini adalah bisa mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan untuk kekurangannya adalah anggaran negara selalu dalam keadaan kekurangan.

Kebijakan Fiskal Dinamis

Kebijakan fiskal dinamis merupakan suatu kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal seimbang namun dengan ditambah improvisasi yaitu sama besar jumlahnya tetapi seiringnya waktu kedua-duanya akan bertambah besarnya. Kegunaan dari kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu.

1. Ekspansif

Kebijakan jenis ini biasa diterapkan saat negara mengalami resesi atau deflasi yang cukup serius untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan melakukan penurunan pajak atau membelanjakan uang dalam jumlah besar atau bisa keduanya.

Tujuan dilakukannya kebijakan ini adalah untuk membuat konsumen memegang lebih banyak uang. Saat masyarakat memegang uang lebih banyak, mereka akan membelanjakannya lebih banyak pula yang berguna untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

2. Kontraksional

Berbanding terbalik dengan jenis kebijakan sebelumnya, kebijakan konstruksional dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Aneh memang jika kebijakan ini di terapkan karena laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menguntungkan negara.

Namun hal ini tidak berlaku bagi negara yang mengalami tingkat inflasi yang tinggi. Ternyata bukan hanya deflasi yang merugikan, namun inflasi yang terlalu tinggi juga dapat memberi dampak buruk bagi negara. Kebijakan kontraksioner dilakukan dengan memotong pengeluaran negara dan meningkatkan pajak.

 

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang menjadi pembeda dari ekonomi mikro dan makro. Kebijakan yang berfungsi mengukur sebanyak apa dana yang dikeluarkan oleh bank sentral yang ada di Indonesia terhadap masyarakat. Jika terjadi perputaran uang yang semakin banyak tentunya, akan mempengaruhi perputaran uang yang semakin banyak dan akan berpengaruh pada tingkat inflasi sehingga menyebabkan harga suatu produk menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, apabila perputaran uang semakin kecil maka harga dari suatu produk yang ditawarkan relatif lebih murah atau yang sering disebut dengan deflasi.

Kebijakan inilah yang memiliki peranan cukup penting dalam kehidupan masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Karenanya, dengan mempelajari ilmu ekonomi tentu akan sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari.

3. Kebijakan Segi Penawaran

Kebijakan segi penawaran berfungsi menyeimbangkan neraca keuangan dalam sebuah perusahaan maupun negara. Wajar jika banyak perusahaan membutuhkan orang yang ahli dalam bidang ilmu ekonomi. Dengan ilmu tersebut, diharapkan segala pengelolaan keuangan terutama yang berkaitan dengan produksi dapat ditekan seoptimal mungkin dan tetap dapat menyeimbangkan kualitas produk, sehingga produk yang dihasilkan dapat lebih berkualitas.

Tujuan dari Kebijakan Moneter

Tujuannya adalah untuk mensejahterahkan rakyat dengan cara menaikan perekonomian Indonesia, meminimalisirkan pengangguran serta mengatur mata uang dalam satu negara. Tetapi tidak selalu terpaku dengan satu tujuan karena tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara.

  • Inflasi

Kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara. Namun, jika inflasi sudah sangat tinggi, kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah ini.

Dengan menggunakan otoritas fiskal, bank sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan asing. Sebagai contoh, bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Dalam kasus seperti itu, mata uang negara tersebut menjadi lebih murah dibandingkan dengan mata uang negara lain.

  • Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat

Meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Dengan cara ini maka persaingan produk dalam negeri akan bersaing dan pastinya akan mempunyai kualitas sehingga dapat di ekspor ke luar negeri.

Instrumen Kebijakan Moneter

Ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat dengan cara melakukan pembelian atau penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau dengan melakukan pembelian atau penjualan surat berharga yang dijual di pasar modal.

  • Kebijakan Diskonto

Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung.

  • Kebijakan Cadangan Kas

Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas (cash ratio). Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan.

  • Penyesuaian tingkat suku bunga

Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto (tarif dasar) adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai contoh, jika bank sentral meningkatkan tingkat diskonto, biaya pinjaman untuk bank meningkat.

Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat, dan jumlah uang beredar akan berkurang.

Leave a comment